Solihin menjelaskan bahwa capaian IKU Diskominfo tahun 2021 mengalami penurunan. Dijelaskannya penyebabnya adalah pertama, faktor perbedaan persepsi terhadap kelengkapan data dukung yang disampaikan kepada asesor eksternal. Kedua, koordinasi TIM SPBE belum berfungsi maksimal yang tercermin pada belum terintegrasinya Layanan Pusat Data Daerah dengan Pusat Data Nasional, belum optimal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, pembangunan aplikasi masih bersifat sektoral dan tidak terintegrasi, tidak ada clearance anggaran belanja TIK (OPD masih menganggarkan belanja TIK tanpa koordinasi ke Diskominfo).
Ketiga masih terdapat layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang menggunakan aplikasi yang tidak memberikan layanan transaksi kepada pengguna seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data. Keempat, belum tersedianya peta rencana SPBE dan pedoman pelaksanaan manajemen SPBE secara lengkap dan terarah. Kelima, proses penetapan kebijakan yang lambat sehingga data dukung yang disampaikan masih dianggap draft/konsep. Keenam, pengampu Indeks SPBE berada pada tingkat Kabupaten yang melibatkan semua Perangkat Daerah.
Solihin mengemukakan bahwa pihaknya akan membuat timeline Rencana Aksi kegiatan serta pendanaan pada Kegiatan tahun 2023 dan 2024 sebagai bagian dari alternatif solusi. Pelaksanaan rapat koordinasi verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
Penulis : Adi Listiono
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Prahum Ahli Muda)
Sumber : Kukarkab.go.id
