Telp / Fax : 0541-661350

Jl. Pahlawan Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara

Daftar Informasi Publik 2017

Oleh: ADMIN | 2018-01-17

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017.

 

I.      KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan Pelayanan Publik  terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak  untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentangn Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting bagi landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu dengan biaya yang ringan. Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 dan perubahannya Nomor 10 Tahun 2014 serta Keputusan Bupati Nomor:19/SK-BUP/HK/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk :

  1. Meningkatkan pelayanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menghasilkan Layanan Informasi Publik yang berkualitas.
  2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik.
  3. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
  4. Memberikan standar bagi Badan Publik dilingkungan pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang cepat, tepat dan sederhana.
  5. Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan keterbukaan akses publik terhadap pelayanan diharapkan Badan Publik atau Organisas    Perangkat Daerah (OPD) termotifasi untuk bertanggung jawab dan beriorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan dapat mempercepat perwujudan pemerintah yang baik. Ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mencegah praktek kerupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

II.    PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang tersedia pada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung ke Sekretariat PPID, menyediakan Desk Informasi yang dilengkapi dengan :

a.       Meja Front Desk.

b.       Komputer.

c.       Kursi Tamu.

d.       Formulir permintaan, penolakan, keberatan, laporan dan tanda bukti informasi publik.

2. Ruang Publik Akses Internet.

3. Penyedia Informasi Publik melalui Website kukarkab.go.id dimana didalamnya terdapat subdomain dan konten PPID, LPSE, Transparasi Pengelolaan Anggaran Daerah dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Hibah dan Bansos.

4. Selain Website, pemohon juga dapat mengajukan melalui :

a.       E-Mail           : diskominfo@kukarkab. go.id

b.       Telp/Fax      : (0541) 661350.

5. Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana diharapkan akan membentuk PPID Pembantu yang bertanggung jawab dalam pelayanan informasi.

III.       OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

1.       Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi Senin sampai dengan Jum’at setiap hari kerja :

Senin – Kamis                   09.00 – 15.00 Wita

Istirahat                              12.00 – 13.00 Wita

Jum’at                                 09.00 – 10.30 Wita

2.       Pemohon Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah..........orang/Organisasi dan LSM.

a.       .......... Permintaan.

b.       .......... Dikabulkan.

c.       .......... Diproses.

 

IV.      KEADAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017.

Pelayanan informasi publik di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 telah dilaksanakan pembinaan, koordinasi dan koordinasi tentang keterbukaan informasi publik pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi pembantu PPIDP telah terbentuk 183 diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mempublikasikan transparansi pengelolaan anggaran dan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui websita kutaikartanegarakab.go.id dengan tujuan agar masyarakat atau pemohon informasi serta konten dimana Hibah dan Bansos dapat dengan mudah untuk memperoleh Informasi Publik.

V.        PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

Jumlah keberatan yang disampaikan keatasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tanggapan terhadap keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi telah dijawab secara langsung ataupun melalui mediasi dan memenuhi sebagian permohonan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

No

Jumlah Keberatan

Tanggapan Keberatan

Permohonan Penyelesaian Sengketa

Hasil Sengketa

Gugatan Kepengadilan

Hasil Keputusan Pengadilan

 

Ket

 

 

 

 

Mediasi

Ajudikasi

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.      KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Dinamika permintaan informasi publik yang masuk ke PPID Kabupaten Kutai Kartanegara bervariasi baik yang dilakukan oleh individu/perorangan maupun Organisasi/lembaga swadaya masyarakat atau perkumpuklan/kelompok orang mengalami beberapa kendala yaitu:

  1. Penyediaan informasi internal tergantung pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  mengingat waktu yang disediakan untuk menjawab permintaan informasi sangat terbatas sesuai Undang-Undang.
  2. Sulitnya memperoleh informasi dari OPD terkait (sesuai permohonan yang masuk).
  3. Adanya keraguan dari OPD penghasil Informasi, ketika PPID Kabupaten Kutai Kartanegara meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon, sementara masyarakat yang semakin kritis terhadap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

VII.     REKAPITULASI SURAT MASUK KE PPID KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017

 

NO

TANGGAL SURAT

ASAL SURAT

PERIHAL

TANGGAPAN

1

24 Jan 2017

Pemkab Kukar

Undangan pelaksanaan aksi PPK Thn 2017

Hadir

2

9 Feb 2017

Inspektorat

Penyiapan Data Aksi

Disiapkan data aksi pencegahan KKN tahun 2017

3

23 Feb 2017

Kesbangpol

Penyampaian susunan PPID Pembantu

 

4

7 Mar 2017

Kasi Pengolahan Opini Publik

Serah Terima Berkas PPID Kutai Kartanegara

Dari Pejabat Lama ke Pejabat Baru

5

27 Mar 2017

Kepolisian Negara RI

Himbauan pemasangan Sign Board penyuluhan Ramtibkarlantas

Terkait tidak adanya dana maka permohonan tidak dpt direalisasikan

6

12 Apr 2017

Kesbangpol

Data LSM Thn 2012 – 2015

Telah dikoordinasikan

7

31 Mei 2017

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Permohonan Wawancana dan bantuan informasi

Tidak dipenuhi

8

10 Mei 2017

Sekretariat Daerah

Penerapan standar pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tidak dipenuhi

9

3 Juli 2017

Bagian Humas

Penyampaian usulan PPID Pembantu

Telah dikoordinasikan

10

15 Nop 2017

Komisi Informasi Kaltim

Penilaian Pemeringkatan Badan Publik Kab/Kota se- Kaltim

Telah dipenuhi

 

 

 

 

 

 

VIII.   REKOMENDASI.

Dalam meningkatkan kwalitas pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu diperhatikan antara lain :

  1. Meningkatkan koordinasi antar OPD untuk dapat mempercepat pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada pemohon informasi/masyarakat, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  2. Memberikan pemahaman kepada OPD penghasil informasi publik, bahwa yang diminta oleh pemohon akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, untuk kepentingan sesuai yang dimohonkan dan apabila tidak sesuai yang dimohonkan akan dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Kutai Kartanegara.  

 

                                                                                              Tenggarong,         Januari 2018.

                                                                                              Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

                                                                                                                Selaku Ketua PPID

                                                                                                        Kabupaten Kutai Kartanegara

 

                                                                                                           Ir. H. Bahteramsyah, MM

                                                                                                              Pembina Utama Muda

                                                                                                           NIP. 19620327 198603 1 023

 

  1. Meningkatkan koordinasi antar OPD untuk dapat mempercepat pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada pemohon informasi/masyarakat, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  2. Memberikan pemahaman kepada OPD penghasil informasi publik, bahwa yang diminta oleh pemohon akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, untuk kepentingan sesuai yang dimohonkan dan apabila tidak sesuai yang dimohonkan akan dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Kutai Kartanegara.  

                                                                                             

Tenggarong,         Januari 2018.

                                                                                              Kepala Dinas Komunikasio dan Informatika

                                                                                                                Selaku Ketua PPID

                                                                                                        Kabupaten Kutai Kartanegara

 

                                                                                                           Ir. H. Bahteramsyah, MM

                                                                                                              Pembina Utama Muda

                                                                                                           NIP. 19620327 198603 1 023