Telp / Fax : 0541-661350

Jl. Pahlawan Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara

Kepala Daerah Berprestasi Diingatkan Tetap Hati-hati Terhadap Area Rawan Korupsi

Oleh: GUSDUT | 2018-04-26 | PEMERINTAH | 2613

Gambar


Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan, agar kepala daerah yang berprestasi dalam pembangunan di daerahnya tetap harus hati-hati terhadap area rawan korupsi. Jangan sampai kemudian prestasi yang ditorehkan langsung rusak oleh praktek korupsi.

"Saya hanya mengingatkan walaupun berprestasi tinggi tapi harus berhati- hati terhadap area rawan korupsi, ya itu perencanaan anggaran, hibah dan dana bansos, retribusi dan pajak dan mekanisme pembelian barang dan jasa. Ini yang selalu menjadi sorotan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), " kata Tjahjo disela-sela acara Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dgn Pemberian Penghargaan Bagi Daerah yang Berkinerja Terbaik, di Jakarta, Rabu (25/4).

Menurut Tjahjo, ia contohkan Jawa Timur. Jawa Timur sejak jaman pemerintahan Soeharto memang langganan mendapat penghargaan sebagai daerah berprestasi. Tahun ini, di tahun ketujuh,  Jatim  tak lagi mendapat penghargaan, karena memang sudah dua kali meraihnya. Yang pasti ada beberapa indikator sebuah daerah itu kinerjanya dikatakan baik dan layak diapresiasi.

"Saya kira dari sisi pertumbuhan,  kemudian masalah yang berkaitan dengan BUMD, menggerakkan dan mengorganisir Pemda," katanya.

Beberapa daerah di Indonesia, kata Tjahjo, seperti Banyuwangi, Surabaya, Pasuruan, Malang dan sebagainya, prestasinya cukup menonjol. Tapi ia mengingatkan, agar prestasi yang diraih juga diimbangi dengan transparansi. Area rawan korupsi harus dihindari. Salah satunya, lewat penerapan  e-planning atau smart city.  Menurutnya, ini akan mendorong terwujudnya transparansi.

"Itu yang kita tekankan karena arahan bapak Jokowi dengan otonomi daerah ini harus mampu membangun sinergi antara pemerintah pusat yang semakin efektif, efisien dalam melayani masyarakat, dalam mempercepat proses reformasi birokrasi untuk memperkuat otonomi daerah," katanya.

Contoh lainnya daerah otonom baru yang cukup berhasil, kata dia, adalah Provinsi Kalimantan Utara.  Provinsi termuda di Indonesia ini, telah ditetapkan sebagai daerah otonomi penuh setelah selama lima tahun dinilai sukses melakukan berbagai perubahan. Provinsi Jawa Barat juga begitu. Gubernur Jawa Barat yang telah memimpin selama dua periode dinilai berhasil membawa kemajuan.

"Semua oke hanya satu yang belum tergarap yaitu masalah Sungai Citarum. Saya kira mudah-mudahan pengganti beliau (Ahmad Heryawan) kan sudah 2 periode, mampu menjadikn lingkungan hidup lebih baik, terutama yang berkaitan dengan sungai Citarum," katanya.

Intinya, kata Tjahjo, sebuah daerah akan maju, jika mampu membangun sinergi dengan pusat maupun dengan daerah sekitarnya. Program  strategis pemerintah pusat harus seiring sejalan dengan skala prioritas provinsi, atau pun kota dan kabupaten, bahkan desa.

"Makanya kayak Jabar cepet membangun bandara Kertajati, kemudian tol juga dipercepat dari Cirebon ke Brebes, ke Pemalang, lalu waduk yang besar," ujarnya.

Daerah di luar Jawa pun, lanjut Tjahjo tidak kalah. Banyak daerah yang punya prestasi menonjol, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan atau Sumatera Barat. Dan, daerah lainnya juga terus didorong mengikuti jejak daerah yang sudah berpretasi. Tjahjo pun bersyukur, kini kian banyak daerah yang prestasinya membanggakan.

"Kalau orang tuanya kalau Jabar tuh yang berprestasi hanya Bandung,  Bogor, sekarang sudah masuk Kuningan. Jateng ya Semarang, Solo, sekarang mulai Kudus. Jatim sekarang sudah masuk Banyuwangi, lalu Siak di Riau. Banyak daerah yang maju. Yang penting ukuran majunya transparan,  menerapkan e-planning di semua bidang dan mempercepat proses melayani masyarakat," katanya.

Yang tak kalah penting, kata dia, pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik, cepat dan lebih praktis. Ia contohkan pelayanan e-KTP. Ternyata pelayanannya  bisa selesai dalam hitungan menit.

"Silahkan anda datang ke kantor Dukcapil di Pasar Minggu. Memang ada sejumlah daerah yang SDM- nya kurang tapi dipacu se-jam selesai. Kini, orang membuat izin ke Depdagri (Kemendagri)  enggak usah harus dateng cukup dengan model online," ujarnya.

Tjahjo yakin, semua daerah bisa menoreh prestasi.  Contohnya Provinsi Sumatera Utara, kini sudah jadi smart provinsi. Sehingga hanya dari kantor gubernur,  bisa dipantau berbagai persoalan yang muncul di daerah di provinsi tersebut. Misalnya bisa dilihat mana daerah yang padat, dan banyak sampahnya. Walau begitu, Tjahjo mengakui jika masih banyak persoalan dalam pelaksanaan otonomi di Indonesia.

"Ya, sudah 22 tahun Otda tapi belum semua, separuh saja (yang maju) belum. Tapi secara prinsip beberapa daerah sudah maju sehingga bagaimana ukuran maju ya tadi pemerataan pembangunan, kesajahteraan rakyat, melayani masyarakat dengan cepat, keterbukaan, e-planning, e-budgeting cepet dan lain-lain," ujar Tjahjo.

 

Sumber :Puspen Kemendagri