Telp / Fax : 0541-661350

Jl. Pahlawan Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara

DPRD Kukar Terima Dua Kunjungan Kerja Sekaligus

Oleh: GUSDUT | 2018-02-13 | PEMERINTAH | 3406

Gambar

Usai pertemua DPRD Minahasa dan DPRD Pesawaran poto bersama di ruang Banmus (Foto: murdian )


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota DPRD Kabupaten Pasawaran, Provinsi Lampung , Selasa (6/02)

Secara bersamaan kedua Kabupaten diterima langsung H.Rudiansyah,SH selaku wakil ketua DPRD Kukar didampingi Sekretaris DPRD Kukar H. M. Ridha Darmawan,SP,MP didampingi Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan OPD Teknis yang terkait yang berkesempatan hadir di ruang banmus, Pukl 15.25 wita, Lantai II Gedung DPRD Kab Kukar.

H. Rudiansyah sangat mengapresiasi kunjungan anggota DPRD Minahasa maupun DPRD Pesawaran yang cukup jauh yang ingin menjalin silaturahmi sekaligus shearing ilmu dalam pengayaan materi terkait Perda (Bapemperda) yang masih dalam tahap pembahasan dan yang kedua terkait tentang izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

Adapun masing-masing pimpinan menyampaikan maksud dan tujuan untuk DPRD Kabupaten Pasawaran dipimpin langsung Bumario selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Peraturan Daerah (Bapemperda) ditemani Rama Diansyah H.M.H selaku wakil Ketua DPRD didampingi 15 orang anggota DPRD yang tergabung Bapemperda, Desa Persiapan untuk menjadi desa definitif.

Bapemperda ini dalam rangka menginventarisir Perda-Perda yang akan diusulkan dalam Propemperda 2018 yang akan dituangkan dalam Paripurna Penetapan Propemperda. propemperda sendiri merupakan program tahun yang ditetapkan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah sebagai acuan dalam pembentukan peraturan daerah dalam 1 tahun berjalan.

"Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas pokok dan wewenang DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa salah satu tugas DPRD Kabupaten/Kota adalah membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota". Ungkapnya

Sedangkan DPRD Minahasa selatan dipimpin langsung Toar Keintjem.S.Pi selaku Ketua komisi III DPRD Minahasa dan didampingi beberapa anggota komisinya, yang terkait masalah tentang izin mempekerjakan tenaga Asing (IMTA).

Dalam hal ini Kukar sendiri untuk potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat kehadiran Tenaga Kerja Asing di Kutai Kartanegara ternyata belum digarap maksimal oleh OPD teknis.

Padahal potensi PAD melalui Naker Asing lewat retribusi perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing atau IMTA cukup potensial. Disnakertrans Kukar belum bisa memaksimalkan dalam menarik pungutan retribusi tenaga Kerja Asing, karena mereka dalam bekerja sering berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain.

"Jika ini bisa maksimal dan masuk PAD seorang naker asing harus mengeluarkan 100 dolar/bulannya. Jika kurs dolar sebesar Rp 12.000,- dikali 103 orang naker asing, maka satu tahunnya Kukar mendapatkan sebesar Rp1,4 milyar/tahunnya". Kata H. Rudiansyah (mur/yen)

 

sumber:http://www.dprdkutaikartanegara.go.id