Telp / Fax : 0541-661350

Jl. Pahlawan Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara

Mendagri Sangat Sedih Masih Ada Kepala Daerah Kena Jerat Aparat

Oleh: GUSDUT | 2018-02-05 | PEMERINTAH | 600

Gambar


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Jambi, Zumi Zola, sebagai tersangka dalam kasus suap persetujuan APBD di Provinsi Jambi. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sangat prihatin dengan kembali dijeratnya kepala daerah dalam kasus korupsi. Padahal, ia yakin, dalam hal perencanaan anggaran, semua kepala daerah paham, mana saja area rawan korupsinya. Tapi, kepala daerah kena kasus kembali berlanjut.

"Sangat memprihatinkan dan sebagai  Mendagri saya sedih dengan masih  berlanjutnya adanya kepala daerah  yang harus berurusan dengan Aparat penegak hukum hanya untuk mendapatkan kesepakatan bersama atas RAPBD antara kepala dengan DPRD," kata Tjahjo via pesan pendek menanggapi ditetapkannya Gubernur Jambi, Zumi Zola sebagai tersangka, di Jakarta, Jumat (2/2).

Padahal lanjut Tjahjo, telah ada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam revisi PP itu,  ruang-ruang  yang berpotensi untuk  dilakukan negosiasi telah diminimalisasi. Sehingga tidak ada lagi menjadi area rawan korupsi.

"Sebagai contoh dalam revisi PP tersebut dinyatakan, bahwa dalam

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sampai dengan jangka waktu tertentu tidak disetujui DPRD, maka dapat ditetapkan oleh kepala daerah," kata Tjahjo.

Demikian juga terhadap RAPBD, lanjut Tjahjo,  apabila tidak disepakati dalam jangka waktu tertentu, maka  dapat ditetapkan. Ia sendiri sebagai  Mendagri sangat yakin, area rawan korupsi, khususnya terkait perencanaan anggaran khususnya sudah dipahami oleh kepala daerah dan DPRD.

"Tapi apapun terkait kasus Gubernur Jambi, kita harus kedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada keputusan hukum tetap nantinya," ujarnya.

 

Sumber :Puspen Kemendagri